Thursday, November 12, 2026
HomeberitaPemerintah Targetkan Nol Insiden Keamanan Pangan di Program MBG

Pemerintah Targetkan Nol Insiden Keamanan Pangan di Program MBG

Pemerintah menargetkan tidak ada insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah daerah akan dilibatkan secara langsung dalam pemeriksaan dan penilaian terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk menilai kualitas makanan yang disajikan kepada anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pengawasan itu diatur melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah. Dalam ketentuan tersebut, gubernur, bupati, dan wali kota diarahkan memperkuat Satuan Tugas (Satgas) MBG dengan mengerahkan organisasi perangkat daerah untuk memeriksa fasilitas penyedia makanan di wilayah masing-masing.

Pemeriksaan mencakup 14 indikator

Inspeksi dilakukan pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Penilaian mengacu pada 14 indikator standar kelayakan operasional SPPG. Pemeriksaan tidak hanya melihat kondisi makanan, tetapi juga mencakup kebersihan dapur, kelayakan fasilitas pengolahan, mutu makanan, serta kesesuaian menu dengan kebutuhan penerima manfaat.

Evaluasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi makanan yang terbuang atau food waste. Hasil pemeriksaan menjadi dasar untuk menentukan apakah sebuah SPPG layak melanjutkan pelayanan atau memerlukan perbaikan terhadap kekurangan yang ditemukan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, hasil inspeksi akan menjadi landasan bagi pemerintah dalam menilai kelayakan operasional setiap SPPG. Ia menilai dukungan pemerintah daerah merupakan salah satu unsur penting untuk menjaga keberlangsungan program MBG.

ā€œKementerian Dalam Negeri memiliki komitmen kuat untuk menyukseskan program ini. Sebagai pihak yang membina sekaligus mengawasi pemerintah daerah, kami terus mengajak dan menggerakkan pemerintah daerah supaya ikut mengambil bagian dalam mendukung keberhasilan MBG,ā€ ungkap Tito.

Penilaian masyarakat ikut dihimpun

Selain melakukan pemeriksaan teknis, pemerintah daerah diminta mengumpulkan penilaian dari masyarakat. Masukan tersebut dihimpun melalui angket yang melibatkan kepala sekolah dan komite sekolah sebagai pihak yang berinteraksi dengan pelaksanaan MBG di lingkungan penerima manfaat.

Seluruh hasil inspeksi dan tanggapan masyarakat kemudian disampaikan kepada BGN dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri. Laporan itu juga memuat rekomendasi mengenai keberlanjutan operasional SPPG, sehingga keputusan tidak hanya didasarkan pada kondisi fasilitas, tetapi turut mempertimbangkan pengalaman penerima layanan.

Tito menyampaikan, Kemendagri terus mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah agar program MBG berjalan sesuai sasaran. Pemerintah daerah diharapkan tidak sekadar mendukung secara administratif, melainkan ikut memastikan pemeriksaan dan tindak lanjut berlangsung di lapangan.

Kepala BGN Sudaryono mengapresiasi kebijakan tersebut. Menurutnya, pengawasan terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat memperkuat pengendalian penyelenggaraan MBG di berbagai wilayah.

Melalui pemeriksaan berkala, pelibatan sekolah dan komite sekolah, serta perbaikan atas setiap temuan, pemerintah berharap mutu makanan dan keamanan pangan dalam program MBG semakin terjamin. Skema ini disiapkan untuk mencegah gangguan kesehatan akibat makanan yang tidak memenuhi standar sekaligus memastikan layanan diberikan secara aman kepada seluruh penerima manfaat.

Source link

Berita Terkait

Paling Populer